by Bimo Prasetio | Jan 13, 2025 | Artikel Lepas
2 hal penting dalam cost structure adalah pemahaman mengenai manajemen cash flow dan modal kerja dalam kantor hukum Anda.
Manajemen Cashflow diperlukan karena berkaitan dengan kegiatan monitoring, analisis, dan mengolah aliran kas kantor hukum Anda.
Anda harus tau berapa banyak pengeluaran dan keuntungan yang didapat. Oleh karena itu dalam manajemen cash flow dikenal yang namanya Cash Inflow dan Cash Outflow.
Selain cash flow, Anda juga harus memperhatikan modal kerja dalam kantor hukum Anda agar kas yang dikelola dapat menghasilkan dana lebih untuk keperluan investasi. Iya, kantor hukum pun musti bisa berinvestasi. Minimal investasi SDM dan infrastruktur dalam bisnis anda.
Apabila anda paham tentang cash flow dan modal kerja dalam kantor hukum Anda, maka Anda dapat mengetahui bagaimana kondisi keuangan kantor Anda dan bisa melakukan perencanaan lebih baik.
Ada 4 kondisi terkait modal kerja dan cash flow yang menandakan kondisi keuangan kantor hukum Anda.
- Modal kerja positif, cash flow positif = Kondisi ideal.
- Modal kerja positif, cash flow negatif = Warning! Perlu langkah strategis untuk memperbaiki cashflow.
- Modal kerja negatif, cash flow negatif = Bahaya! Kantor anda butuh dana segar.
- Modal kerja negatif, cash flow positif = Biasanya baru saja survive dari kondisi keuangan yang negatif.
Cash Flow yang sehat akan membuat masa depan kantor anda cerah. Karena cash flow yang negatif akan membuat anda makin stres dan akan kelelahan dalam gali lubang dan tutup lubang keuangan pribadi anda juga pada akhirnya.
Agar #JadiNgerti, dapatkan bukunya disini https://wa.me/6282225239702
by Bimo Prasetio | Jan 10, 2025 | Artikel Lepas
Secara sederhana, ada 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam pemanggilan RUPS.
- Hak dan wewenang pihak yang melakukan pemanggilan
- Media Pemanggilan
- Jangka waktu pemanggilan
- Pencantuman waktu, tempat, dan mata acara rapat dalam surat panggilan.
Hak dan wewenang pihak yang melakukan pemanggilan. Direksi adalah pihak yang berhak dan berwenang melakukan pemanggilan RUPS, namun ada kalanya Komisaris dan pemegang saham juga berhak melakukan pemanggilan.
Yang sering menjadi kesalahan kebanyakan orang yaitu tidak memperhatikan kapan timbulnya hak dan wewenang bagi Komisaris dan Pemegang Saham untuk melakukan Pemanggilan serta prosedur dalam melakukan pemanggilannya.
Konsepnya, setiap pemanggilan RUPS harus dilakukan oleh Direksi. Komisaris dan pemegang saham harus meminta Direksi melakukan pemanggilan untuk penyelenggaraan RUPS. Tapi…
Apabila Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, barulah Komisaris dapat melakukan pemanggilan RUPS sendiri. Hal yang tidak kalah penting, apabila ada lebih dari 1 Komisaris maka tindakan pemanggilan ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua anggota Komisaris.
Sedangkan bagi pemegang saham apabila Direksi tidak melakukan pemanggilan atas permintaannya, ia terlebih dahulu harus mengajukan permintaan pemanggilan kembali kepada Komisaris, jika Komisaris tetap tidak melakukan pemanggilan maka ia hanya dapat melakukan pemanggilan atas izin melalui penetapan dari Ketua PN.
Pernah terjadi suatu kasus di Bandung yang membatalkan dan menyatakan tidak sah Keputusan RUPSLB karena Tergugat selaku Komisaris sekaligus pemegang saham melakukan pemanggilan RUPS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tergugat dalam kedudukannya sebagai Komisaris Utama langsung melakukan pemanggilan RUPS sendiri tanpa terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Direksi. Terlebih lagi ia tidak bertindak secara bersama-sama dengan anggota Komisaris lainnya.
Share tulisan ini agar yang lain juga #JadiNgerti
by Bimo Prasetio | Jan 8, 2025 | Artikel Lepas
Revenue stream adalah sumber-sumber pendapatan bisnis Anda. Menentukan revenue stream artinya anda mengetahui market Anda siapa, value Anda apa, dan bagaimana medianya.
Setelah mengetahui hal-hal tersebut Anda kemudian bisa siapkan kira-kira layanan hukum apa saja yang bisa menghasilkan revenue (pendapatan) untuk Anda. Layanan tersebut harus Anda kemas agar bisa menjadi pemasukan bagi kantor hukum Anda.
Sesuaikan layanan jasa hukum dengan kebutuhan target marketa Anda. Kira-kira, solusi apa yang akan Anda tawarkan dan dapat menjadi pemasukan bagi Anda. Jangan berusaha menjual semua hal, namun tidak dibutuhkan oleh customer segment Anda.
Misalnya, Anda bisa memulai dengan menentukan apakah kantor hukum Anda memberikan layanan hukum corporate atau litigasi.
Kalaupun ada jasa hukum yang tidak Anda tawarkan, namun ternyata ada klien yang meminta jasa hukum tersebut kepada Anda, anggap saja sebagai bonus!
Jika permintaan itu datang lagi, sebaiknya Anda kembali mengevaluasi soal campaign dan aktivitas marketing yang sudah Anda jalankan. Jangan-jangan salah target, bahasa, atau bahkan gagal branding!
Namun begitu, kalau Anda anggap permintaan itu sebagai peluang, maka menjadi penting untuk gali dan analisis terhadap jasa hukum tersebut. Customer journey ini akan sangat menentukan cara Anda berinteraksi dan mempersiapkan diri lebih baik agar efektif.
Agar #JadiNgerti, dapatkan bukunya disini https://wa.me/6282225239702
by Bimo Prasetio | Jan 3, 2025 | Artikel Lepas
Seorang karyawan di PHK oleh perusahaannya karena telah menolak dimutasi.Karyawan tersebut awalnya adalah seorang District Sales Manager (DSM) di perusahaan yang terletak di Yogyakarta, setelah 2 tahun masa kerjanya ia mendapatkan surat mutasi untuk mengisi jabatan Product Executive di Jakarta.
Namun, karyawan tersebut menolak dimutasi dengan mengirimkan surat penolakan mutasi. Karyawan tersebut tetap bekerja sebagai DSM di Yogyakarya walaupun ia telah menerima Surat Mutasi serta Surat Panggilan Pertama dan Surat Panggilan Kedua untuk segera melaksanakan tugas di Jakarta.
Karena si karyawan tak kunjung menjalankan perintah tugas, ia pun di PHK dengan alasan mangkir oleh perusahaan yang pada akhirnya menimbulkan sengketa hubungan industrial diantara kedua belah pihak.
Setelah sampai di meja hijau, majelis hakim tingkat pertama hingga tingkat terakhir memenangkan pihak perusahaan.
Majelis hakim pada tingkat kasasi menguatkan putusan Judex Factie yang menyatakan bahwa penolakan perintah mutasi kerja yang merupakan kewenangan dari perusahaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dan disiplin kerja.
Kasus serupa pun pernah terjadi di pada PN Medan, majelis hakim berpendapat mutasi yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan. Sehingga karyawan yang tidak melaksanakan perintah mutasi, dianggap melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan.
Pelanggaran terhadap perintah mutasi bisa dianggap pelanggaran terhadap syarat kerja. Selain itu juga bisa dianggap mangkir jika setelah 5 hari berturut-turut tanpa keterangan tertulis disertai bukti yang sah dan telah dipanggil 2 kali secara patut namun tetap tidak hadir.
Share tulisan ini agar yang lain juga #JadiNgerti
by Bimo Prasetio | Jan 2, 2025 | Artikel Lepas
Setelah memiliki klien, penting bagi kantor hukum untuk membina relasi baik dengan para kliennya. Dalam bisnis dibutuhkan untuk “get” and “grow”.
Setelah mendapatkan (get) klien, maka kantor hukum harus bisa bertumbuh (grow) bersama dengan kliennya. Dalam kata lain, mempertahankan klien yang telah ada merupakan hal yang harus diperhatikan, karena tentu mencari klien baru membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit.
Untuk dapat membangun dan menjaga hubungan dengan klien, lawyer dapat mengikuti berbagai macam kegiatan dengan kesenangan serupa. Misal, ikut dalam suatu komunitas yang sama dengan klien, menjalankan hobi bersama, membuat event dengan expertise di bidang klien, hingga hanya sekedar ngopi bersama.
Kantor hukum juga dapat mempertahankan relasi baik dengan memberikan kartu ucapan kepada klien pada momentum-momentum hari spesial, seperti saat hari besar keagamaan, tahun baru, ulang tahun perusaan klien, dan lain sebagainya.
Agar #JadiNgerti, dapatkan bukunya disini https://wa.me/6282225239702
