by Bimo Prasetio | Aug 23, 2022 | Artikel Lepas
Film dokumenter The Most Hated Man on the Internet telah rilis di Netflix.
Berkisah tentang Hunter Moore, pendiri situs IsAnyoneUp.com, situs “porno balas dendam” yang akhirnya ditutup pada 2012.
The Most Hated Man on the Internet diambil dari julukan Hunter Moore, yang dibuat setelah artikel tentang rincian kejahatan situs revenge porn-nya terungkap di Rolling Stones.
Situs tersebut memuat foto porno perempuan dan laki-laki, yang kemudian jadi bahan bully-an pengaksesnya. Tak jarang, foto tersebut berakhir menghancurkan hidup orang-orang yang diposting dalam situs tersebut.
Penonton akan disajikan perjuangan Charlotte yang ingin “memproses hukum” Hunter Moore saat tahu foto putrinya diunggah dalam situs IsAnyoneUp.com.
Apalagi permintaannya agar foto anaknya dihapus dari web tersebut tidak digubris.
Moore sengaja membiarkan foto-foto bugil orang banyak dalam situsnya demi mendapatkan banyak uang.
Parahnya, dia mengkaitkan foto ke sosial media orang-orang tersebut.
Secara hukum, Hunter Moore tidak dapat disalahkan untuk menjalankan situs tersebut karena foto-foto tersebut diunggah oleh pengguna situsnya.
Keseruan terjadi ketika seorang mantan marinir, dan pendukung gerakan anti-bully, James McGibney, mengetahui kesalahan dalam situs tersebut dan memperdaya Moore untuk menjual situs padanya, kemudian menutup situs tersebut.
Namun Moore dan followers nya mencoba bangkit dan melawan, hingga akhirnya ada temuan mengejutkan yang menjadikan kasus ini sebagai kasus kejahatan federal dan menjebloskan Moore ke penjara.
Gimana, setelah #JadiNgerti jalan ceritanya jadi penasaran belum? Yuk, segera masukkan series ini ke watch list Anda!
by Bimo Prasetio | Aug 22, 2022 | Artikel Lepas
Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, ada beberapa modus operandi dalam kasus ini. Salah satunya menyalahgunakan akun BPN RI pada sistem aplikasi KKP.
Modus lainnya adalah oknum pejabat BPN mengganti sertifikat warga dengan sertifikat yang bukan pemohon hak PTSL.
Tidak hanya modus dalam program PTSL, oknum BPN juga melakukan peretasan pada sistem Komputerisasi Kegiatan Pertahanan (KKP) yang ada pada BPN.
Pada sistem KKP, oknum BPN dapat menggunakan akses ilegal untuk menginput data, melakukan validasi, hingga perubahan data lahan milik pelaku. Nantinya pemilik juga dapat mengubah data tersebut.
Masalah ini harus segera dituntaskan agar masyarakat mendapat keadilan dan kepastian hukum dalam pengurusan sertifikat.
Biar yang lain #JadiNgerti dan lebih berhati-hati, jangan lupa like dan share konten ini ya!
by Bimo Prasetio | Aug 12, 2022 | Artikel Lepas
Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, ada beberapa modus operandi dalam kasus ini. Salah satunya menyalahgunakan akun BPN RI pada sistem aplikasi KKP.
Modus lainnya adalah oknum pejabat BPN mengganti sertifikat warga dengan sertifikat yang bukan pemohon hak PTSL.
Tidak hanya modus dalam program PTSL, oknum BPN juga melakukan peretasan pada sistem Komputerisasi Kegiatan Pertahanan (KKP) yang ada pada BPN.
Pada sistem KKP, oknum BPN dapat menggunakan akses ilegal untuk menginput data, melakukan validasi, hingga perubahan data lahan milik pelaku. Nantinya pemilik juga dapat mengubah data tersebut.
Masalah ini harus segera dituntaskan agar masyarakat mendapat keadilan dan kepastian hukum dalam pengurusan sertifikat.
Biar yang lain #JadiNgerti dan lebih berhati-hati, jangan lupa like dan share konten ini ya!
by Bimo Prasetio | Aug 11, 2022 | Artikel Lepas
Aturan soal UMP naik 4,6 juta telah tertuang di Kepgub 1517 yang dikeluarkan sejak Desember 2021.
Sebagai imbas peraturan tersebut, Apindo DKI Jakarta menggugat Kepgub 1517 ke PTUN Jakarta.
Akhirnya Kepgub kenaikan upah minimum dibatalkan, namun pihak Pemprov DKI Jakarta berupaya agar Kepgub 1517 tidak dibatalkan.
Menurut Gubernur Anies, UMP yang ditetapkan telah mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari angka inflasi hingga kesejahteraan hidup pekerja.
Sedangkan, para pengusaha melalui Apindo DKI Jakarta menggugat peraturan tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan PP 36 Tahun 2021.
Tenang, yang gajinya sudah dinaikkan karena KepGub tersebut gak bakal diturunin lagi kok. Yang pasti penundaan kenaikan UMP ini bisa kasih nafas lagi buat pengusaha amankan cash flow nya.
Setelah #JadiNgerti duduk permasalahannya, menurut Anda apa yang harus dilakukan agar polemik ini segera berakhir?
by Bimo Prasetio | Aug 9, 2022 | Artikel Lepas
Perubahan data sertifikat tanah akan dilayani di kantor BPN Jakarta Pusat pada Senin sampai Jumat, mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB.
Untuk mengubah data sertifikat tanah, warga cukup membawa dokumen sertifikat. Staf BPN akan langsung melayani di loket tanpa pungutan apapun.
Apabila ada oknum yang meminta biaya saat proses perubahan data sertifikat tanah, Eko Suratmoko selaku Kepala Seksi Survei & Pemetaan BPN mengimbau warga untuk segera melapor.
Setelah #JadiNgerti regulasinya, jangan ragu untuk segera mengurus perubahan sertifikat tanah ya!
