by Bimo Prasetio | Jun 21, 2021 | Artikel Lepas
Bekerja di perusahaan besar maupun firma hukum yang besar pasti menjadi idaman semua fresh graduate. Alih-alih bekerja di kantor hukum yang ‘keren’ justru kadang yang didapatkan adalah firma hukum yang masih kecil.
Namun, jangan berkecil hati kalau bekerja di tempat yang kecil. Justru, di tempat seperti ini peluang untuk terlibat langsung untuk bekerja bersama partner, menemui klien, turut serta dalam meeting dan melakukan pekerjaan-pekerjaan penting lainnya, justru bisa didapatkan.
Tentu ini menjadi benefit tersendiri, yang mana pada firma hukum besar diperlukan waktu beberapa tahun lamanya terlebih dahulu untuk dapat turut serta dalam tugas-tugas penting.
Be positive! If you are good, the opportunity will come.
#pengacara #advokat #lawyer #freshgraduate #life #after #graduate #career #BPLawyers #SmartLegal #Hukum #Legal #Lawyers
by Bimo Prasetio | Jun 16, 2021 | Artikel Lepas
Ketika memulai masa awal karir jangan menjadi idealis bekerja hanya pada tempat yang besar atau pada posisi pekerjaan tertentu. Karena, tempat awal kita bekerja akan membentuk knowledge, cara pandang dan value yang kita miliki.
Sehingga menjadi lebih penting mau belajar dengan siapa, ketimbang mau bekerja dimana. Jangan sampai salah menentukan pilihan.
Karena kalau dari awal kita belajar dengan tidak benar maka akan terbentuk menjadi pribadi tidak benar.
#early #career #fresh #graduate #work #BPLawyers #SmartLegal #Hukum #Legal #Lawyers
by Bimo Prasetio | Jun 15, 2021 | Artikel Lepas
Sering kali tindakan penempatan (mutasi) yang dilakukan perusahaan dianggap oleh karyawan sebagai upaya pemecatan secara halus. Namun jika kita merujuk pada UU Ketenagakerjaan, faktanya hal tersebut diatur dan dimungkinkan untuk dilakukan oleh perusahaan.
Namun, untuk mengetahui apakah perusahaan berhak secara sepihak membuat keputusan tersebut, perlu dipastikan terlebih dahulu ketentuan yang termuat dalam Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja (PK) dan/atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ada.
Jika dalam PP, PK dan/atau PKB terdapat ketentuan mengenai adanya hak dan kewenangan bagi perusahaan untuk melakukan mutasi. Maka karyawan yang bersangkutan wajib untuk melaksanakan keputusan perusahaan tersebut.
Namun jika dalam PP, PK dan/atau PKB tidak ada ketentuan yang mengatur adanya hak bagi perusahaan untuk melakukan mutasi terhadap karyawannya, maka sebelum perusahaan dapat membuat keputusan untuk melakukan mutasi, perlu dilakukan perundingan bipartit terlebih dahulu dengan karyawan yang bersangkutan.
Dengan kata lain mutasi tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh perusahaan. Sehingga perlu adanya kesepakatan antar perusahaan dan karyawannya terkait rencana mutasi tersebut. Jika kesepakatan tidak tercapai maka mutasi tidak dapat dilakukan.
#perusahaan #korporasi #perjanjiankerja #hubungankerja #ketenagakerjaan #Mutasi #BPLawyers
by Bimo Prasetio | Jun 14, 2021 | Artikel Lepas
Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab harus menjalankan tugas untuk kepentingan Perusahaan.
Direksi dapat digugat secara pribadi ke pengadilan jika Perusahaan mengalami kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya.
Begitu juga dalam hal kepailitan, apabila kekayaan Perusahaan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut, harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian perusahaan.
#direksi #perusahaan #Legal #korporasi #corporatelaw #BPLawyers
by Bimo Prasetio | Jun 8, 2021 | Artikel Lepas
Ketidaktahuan pengusaha terkait merek yang digunakan memiliki kesamaan dengan merek terdaftar dapat berakibat permohonan merek ditolak. Oleh karena itu, penting bagi pengusaha untuk melakukan penelusuran sebelum mendaftarkan merek. Hal tersebut sebagai upaya pencegahan agar merek terdaftar tidak ditolak karena adanya persamaan dengan merek terdaftar.
Ketika melakukan penelusuran merek, pengusaha sebaiknya melakukan penelusuran di semua kelas merek. Karena walaupun berada di kelas yang berbeda, jika merek yang dimohonkan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar, maka permohonan merek dapat ditolak.
#merek #hki #ipr #rights #KekayaanIntelektual #pengusaha #pendaftaran #merek #Bisnis #BPLawyers #SmartLegal
