by Bimo Prasetio | Jul 31, 2025 | Artikel Lepas
Gugatan PKPU terhadap WIKA Gedung seolah hanya urusan utang. Padahal, ini lebih dari sekadar hitung-hitungan piutang. Di balik gugatan itu, ada pertaruhan besar: kelangsungan proyek negara, reputasi holding BUMN, dan kewibawaan pemerintah sebagai pemegang saham.
Bila tak ditanggapi hati-hati, PKPU bisa menjadi senjata tekanan terhadap entitas negara yang sedang menjalankan fungsi publik.
Ketika Hukum Privat Bertemu Kepentingan Publik
Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WIKA Gedung) yang diajukan oleh tiga perusahaan rekanan pada 24 Juli 2025 membuka diskusi hukum yang jauh lebih luas dari sekadar perkara utang. Sebagai anak usaha dari BUMN PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan sekaligus perusahaan terbuka, WIKA Gedung bukan entitas biasa. Ia menjalankan proyek-proyek konstruksi penting, termasuk yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik dan pembangunan nasional.
Maka dari itu, pendekatan hukum terhadap WIKA Gedung tidak bisa disamakan begitu saja dengan korporasi swasta lainnya. Ada dimensi governance, kebijakan publik, dan dampak sistemik terhadap pembangunan nasional yang perlu diperhitungkan secara hati-hati.
PKPU sebagai Tekanan Hukum: Celah yang Rentan Disalahgunakan
Mekanisme PKPU, pada prinsipnya, memberikan ruang restrukturisasi bagi perusahaan yang masih bisa diselamatkan. Namun dalam praktik, instrumen ini tak jarang digunakan sebagai taktik negosiasi paksa. Kreditur bisa menjadikan PKPU sebagai ancaman untuk mendapatkan pelunasan lebih cepat atau bahkan menekan posisi tawar perusahaan yang sedang kesulitan arus kas.
Di sinilah letak masalahnya: jika PKPU digunakan secara agresif terhadap BUMN atau anak usahanya yang masih aktif dan memiliki peran strategis, maka bukan hanya perusahaan yang dirugikan, tapi juga negara. Terlebih jika proyek yang ditangani melibatkan kepentingan masyarakat luas.
Perlu Standar Etika terhadap PKPU BUMN
Pertanyaan kritis yang perlu diajukan: apakah pantas dan tepat menggugat BUMN (dan anak usaha) yang masih going concern ke PKPU, tanpa mempertimbangkan posisi perusahaan dalam peta pembangunan nasional?
Bila perusahaan seperti WIKA Gedung, yang masih menjalankan proyek besar dan berupaya memenuhi kewajiban, dipaksa masuk ke proses PKPU atau bahkan pailit, maka hal ini dapat:
- Mengganggu pelaksanaan proyek strategis nasional.
- Merusak reputasi BUMN sebagai institusi yang diandalkan negara.
- Menurunkan kepercayaan investor dan pasar terhadap stabilitas iklim usaha di Indonesia.
Peran Pemerintah sebagai Pemegang Saham Tak Bisa Netral
Sebagai pemegang saham utama melalui induk BUMN, pemerintah seharusnya tidak bersikap netral terhadap gugatan ini. Diamnya negara dalam situasi seperti ini justru bisa menimbulkan asumsi negatif, baik dari pasar, investor, maupun pihak internal.
Beberapa langkah yang dapat diambil pemerintah atau Kementerian BUMN antara lain:
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan utang dan pembayaran pada seluruh anak usaha BUMN.
- Mengeluarkan kebijakan khusus terkait penanganan PKPU terhadap BUMN strategis.
- Berkoordinasi dengan aparat peradilan agar setiap permohonan PKPU terhadap BUMN dinilai secara cermat dari segi niat dan dampaknya terhadap pelayanan publik.
Reformasi Hukum Kepailitan: Saatnya Bicara Kepatutan, Bukan Sekadar Legalitas
Hukum memang memberikan ruang kepada setiap kreditur untuk mengajukan PKPU. Tapi saat menyangkut BUMN, apalagi yang masih aktif dan menjalankan fungsi publik, kita perlu menyeimbangkan antara aspek norma hukum dan kepatutan. Ada kalanya, menggunakan hak hukum justru menjadi bentuk pelanggaran moral yang lebih besar—karena menempatkan kepentingan jangka pendek di atas kepentingan publik yang jauh lebih luas.
Jangan Jadikan PKPU Senjata Tekanan terhadap Aset Negara
Gugatan PKPU terhadap WIKA Gedung harus menjadi alarm. Negara tidak boleh membiarkan hukum dipakai sebagai alat tawar-menawar yang membahayakan keberlangsungan entitas milik rakyat. Jika dibiarkan, ini bisa menjadi preseden berbahaya bagi perusahaan negara lainnya.
Kita tidak menolak keadilan bagi kreditur. Tapi kita juga harus menjaga akal sehat: ada batas antara menagih hak dan menghancurkan tatanan.
Sumber gambar: kontan
by Bimo Prasetio | Jul 29, 2025 | Artikel Lepas
Kasus TikTok–Tokopedia yang saat ini ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi pengingat penting bagi semua pelaku usaha, khususnya mereka yang melakukan merger atau akuisisi di Indonesia. Persoalan yang tampak administratif sekadar keterlambatan notifikasi ternyata memiliki implikasi hukum dan bisnis yang serius. Artikel ini mengulas duduk perkara, dasar hukum, penilaian KPPU soal kesalahan yang terjadi, dan pelajaran penting bagi pelaku usaha lain.
Bagaimana awalnya?
TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd., perusahaan yang terafiliasi dengan TikTok, resmi mengakuisisi 75,01% saham Tokopedia. Transaksi ini menjadi sorotan publik karena melibatkan dua platform digital raksasa di Indonesia: TikTok sebagai platform media sosial berbasis video pendek, dan Tokopedia sebagai salah satu marketplace terbesar di tanah air.
Secara hukum, akuisisi ini efektif per 31 Januari 2024. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, perusahaan wajib menyampaikan notifikasi kepada KPPU paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal efektif tersebut, atau hingga 19 Maret 2024. Namun, notifikasi yang disampaikan TikTok dibatalkan karena tidak berasal dari pihak pengambil alih resmi. KPPU kemudian melakukan investigasi dan menemukan dugaan keterlambatan notifikasi selama 88 hari kerja.
Investigasi dimulai pada 8 Agustus 2024, dan perkara ini kemudian berlanjut ke sidang pemeriksaan pendahuluan pada 22 Juli 2025. Sidang berikutnya dijadwalkan 5 Agustus 2025 dengan agenda tanggapan TikTok terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran serta pemeriksaan dokumen pendukung.
Kewajiban Notifikasi Merger
Kewajiban notifikasi merger atau akuisisi diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan teknisnya diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi yang dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
Inti dari regulasi ini adalah memastikan bahwa setiap transaksi yang berpotensi menciptakan dominasi pasar dilaporkan kepada KPPU. Laporan ini memungkinkan KPPU untuk mengevaluasi apakah penggabungan usaha tersebut berpotensi merugikan persaingan dan konsumen.
Batas waktu yang diberikan 30 hari kerja setelah akuisisi efektif bukan hanya formalitas. Tenggat ini merupakan mekanisme pengawasan agar perusahaan tidak menunda-nunda pelaporan yang dapat menghambat proses penilaian pasar oleh KPPU.
Mengapa Notifikasi Ini Penting?
Bagi pelaku usaha, mungkin ada anggapan bahwa notifikasi merger hanya prosedur administratif. Padahal, fungsi notifikasi jauh lebih strategis, yaitu:
- KPPU menggunakan laporan tersebut untuk menilai dampak transaksi terhadap struktur pasar. Apakah akuisisi menciptakan posisi dominan yang menghalangi kompetisi? Apakah ada risiko harga naik atau layanan menurun akibat berkurangnya pesaing?
- Notifikasi tepat waktu memberikan kepastian hukum. Begitu perusahaan melapor sesuai jadwal, mereka terlindungi dari tuduhan keterlambatan yang bisa berujung denda. Sebaliknya, keterlambatan bisa memicu penyelidikan, sidang, dan denda administratif hingga Rp25 miliar.
- Notifikasi menjadi bukti itikad baik perusahaan dalam mematuhi hukum persaingan usaha. Reputasi perusahaan, terutama perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh kepatuhan ini.
What Went Wrong?
Masalah utama dalam kasus TikTok–Tokopedia bukan pada substansi transaksi akuisisi itu sendiri melainkan pada prosedur pelaporannya. Apa saja yang diduga atau dinilai salah oleh KPPU:
- Entitas pelapor. Notifikasi awal disampaikan oleh pihak yang bukan pengambil alih resmi, sehingga KPPU membatalkannya. Padahal, aturan jelas menyebut bahwa pihak yang wajib melapor adalah entitas yang secara yuridis mengambil alih.
- Perhitungan waktu. Perusahaan tampaknya keliru dalam menghitung tenggat 30 hari kerja. Mereka mungkin mengira tenggat dihitung dari tanggal lain, misalnya tanggal penyelesaian administratif internal, bukan tanggal efektif akuisisi yang diakui secara hukum.
- Koordinasi internal. Dalam transaksi sebesar ini, koordinasi antara tim in-house counsel, penasihat hukum eksternal, dan manajemen seharusnya sangat ketat. Prosedur internal yang tidak jelas tentang siapa yang bertanggung jawab melapor bisa memicu kebingungan dan keterlambatan.
Apa yang Seharusnya Dilakukan Perusahaan?
Dalam transaksi merger atau akuisisi, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan untuk menghindari masalah seperti yang dihadapi TikTok.
- Perusahaan harus menyiapkan timeline hukum sejak tahap awal. Setiap kesepakatan bisnis perlu diiringi dengan kalender hukum yang mencantumkan semua tenggat, termasuk batas waktu notifikasi KPPU. Ini harus menjadi bagian dari due diligence sebelum akuisisi ditandatangani.
- Pastikan entitas yang tepat melakukan pelaporan. Dalam kasus lintas negara seperti TikTok, struktur grup perusahaan sering kompleks. Tim legal harus memastikan siapa entitas pengambil alih resmi secara yuridis, lalu memastikan entitas tersebut yang mengajukan notifikasi ke KPPU.
- Ikuti panduan resmi KPPU. KPPU biasanya menerbitkan panduan atau memberikan konsultasi informal bagi perusahaan yang ragu soal prosedur. Komunikasi awal ini bisa menghindari kesalahpahaman.
- Siapkan dokumentasi lengkap. Dokumen akuisisi, bukti komunikasi internal maupun eksternal, dan penjelasan tentang alasan keterlambatan jika terjadi, semuanya harus tersedia. Dokumentasi ini krusial jika KPPU melakukan pemeriksaan.
Implikasi Hukum bagi TikTok dan Pasar
Kasus ini memberi sinyal bahwa KPPU semakin tegas dalam menegakkan aturan pemberitahuan merger dan akuisisi, terutama terhadap perusahaan digital raksasa. Bagi TikTok, implikasinya bukan hanya denda administratif hingga Rp25 miliar, tetapi juga potensi reputasi yang terganggu di mata publik dan regulator Indonesia.
Lebih jauh, kasus ini juga menunjukkan bahwa perusahaan asing tidak bisa mengabaikan hukum nasional meskipun transaksi dilakukan lintas negara. Selama transaksi tersebut berdampak pada pasar Indonesia, kewajiban hukum Indonesia tetap berlaku.
Pelajaran Strategis: Bangun SOP Merger dan Akuisisi
Kasus TikTok–Tokopedia menjadi preseden penting bagi semua pelaku usaha, khususnya startup dan perusahaan teknologi yang sering melakukan konsolidasi. Pesannya jelas: aturan merger dan akuisisi di Indonesia bukan formalitas.
Setiap perusahaan, terutama yang memiliki rencana ekspansi agresif, sebaiknya membangun Standard Operating Procedure (SOP) untuk merger dan akuisisi. SOP ini harus mencakup:
- Checklist kewajiban hukum, termasuk notifikasi ke KPPU.
- Timeline yang menghitung hari kerja secara akurat sesuai kalender Indonesia.
- Penunjukan penanggung jawab internal yang jelas untuk setiap kewajiban hukum.
- Proses komunikasi rutin dengan penasihat hukum eksternal untuk memantau perubahan regulasi.
Dengan SOP yang baik, perusahaan bisa memastikan kepatuhan tanpa menghambat kecepatan bisnis.
Kasus TikTok–Tokopedia adalah peringatan keras bahwa keterlambatan administratif bisa berujung masalah besar. Notifikasi merger bukan sekadar formalitas; ia adalah mekanisme penting untuk menjaga persaingan sehat dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
Bagi pelaku usaha lain, pelajaran yang bisa diambil adalah pentingnya memahami aturan sejak awal, membangun prosedur internal yang kuat, dan melibatkan penasihat hukum kompetisi dalam setiap transaksi strategis. Dalam bisnis modern, kepatuhan hukum bukan penghambat pertumbuhan, melainkan fondasi dan investasi untuk ekspansi yang berkelanjutan.
Sumber gambar: radar surabaya bisnis
