MEMINIMALKAN RESIKO DAN BIAYA TENAGA OUTSOURCING

MEMINIMALKAN RESIKO DAN BIAYA TENAGA OUTSOURCING

Sebagai user, tentu dalam menyusun perjanjian kerja sama tenaga outsourcing, tidak hanya perlu menghitung dan mengalkulasi secara matang berapa besaran biaya yang harus dibayarkan kepada perusahaan vendor.

Tetapi juga harus menghitung biaya-biaya yang tidak terduga termasuk jika harus menghadapi sengketa hukum.

Oleh karena itu, memilih forum penyelesaian yang tepat akan dapat meminimalisasi biaya-biaya yang harus ditanggung jika sengketa hukum tidak dapat dihindari.

Anda dapat mengkonsultasikan mengenai pemilihan forum penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerja sama tenaga outsourcing ini dengan konsultan hukum yang berkompeten di bidangnya.

Share tulisan ini, supaya yang lain juga #JadiNgerti

ASET DIREKTUR VS ASET PERUSAHAAN

ASET DIREKTUR VS ASET PERUSAHAAN

Berdasarkan hukum perusahaan, perseroan terbatas memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dengan harta kekayaan pribadi direksinya.

Apabila terjadi pailit, untuk harta benda direksi yang diagunkan untuk kepentingan perusahaan, maka kurator tidak bisa langsung mengambil alih penguasaan harta-harta yang diagunkan.

Kurator harus melihat terlebih dahulu kepemilikan harta yang diagunkan tersebut. Meskipun direktur telah mengagunkan harta pribadinya untuk kepentingan perusahaan, kurator tidak bisa menarik harta tersebut dan dimasukkan ke dalam budel pailit.

Share tulisan ini jika bermanfaat ya, semoga #JadiNgerti

KETIKA PENGALIHAN ASET DEBITUR DINILAI MERUGIKAN KREDITUR

KETIKA PENGALIHAN ASET DEBITUR DINILAI MERUGIKAN KREDITUR

Actio Paulina adalah pembatalan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitur terhadap harta kekayaannya melalui Pengadilan berdasarkan permohonan kreditur yang diketahui oeh Debitur perbuatan tersebut merugikan kreditur.

Tindakan Debitur yang mengetahui akan dinyatakan pailit, melakukan perbuatan hukum berupa memindahkan haknya atas sebagian dari harta kekayaannya kepada pihak lain dan perbuatan tersebut dapat merugikan para krediturnya.

Dalam berbagai kasus Kepailitan dapat ditemui adanya upaya hukum oleh para kreditur untuk membatalkan transaksi debitur, yang dinilai menimbulkan kerugian terhadap Kreditur. Upaya ini dikenal dengan istilah actio pauliana.

Share tulisan ini jika bermanfaat ya, supaya yang lain juga #JadiNgerti

HUKUM DAN TEKNOLOGI SERING TIDAK AKUR?

HUKUM DAN TEKNOLOGI SERING TIDAK AKUR?

Bukan hal yang tabu jika dinamika perkembangan teknologi berkembang lebih dahulu ketimbang regulasi yang mengaturnya.

Namun saja, Pelaku Usaha dan Masyarakat sangat berharap agar pemerintah dapat menyusun kerangka regulasi yang tepat dan harmonis agar tidak saling bertentangan.

Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Indonesia untuk menentukan secara tepat sasaran regulasi dalam bidang teknologi aplikasi, khususnya teknologi aplikasi yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi jual beli dengan basis teknologi aplikasi atau elektronik.

Share tulisan ini jika bermanfaat ya, agar yang lain juga #JadiNgerti

PELANGGARAN HUKUM TANPA MELANGGAR HUKUM?

PELANGGARAN HUKUM TANPA MELANGGAR HUKUM?

Sebelum menyelam lebih jauh tentang isu pelanggaran hukum dan tudingan yang tidak berdasar, ada baiknya mengupas tuntas lebih dahulu untuk tahu dagingnya, daripada sekedar makan kulit.

Hukum diciptakan untuk menjaga kepentingan semua orang. Oleh karena itu, salah satu tujuan diciptakannya hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum.

Disinilah peran suatu norma menjadi penting. Karena setiap pelanggaran hukum harus jelas ada norma yang dilanggar. Dengan kata lain, untuk menyatakan adanya pelanggaran hukum harus ada norma dalam peraturan yang dilanggar.

Itulah kenapa, harus digali fakta untuk mengetahui kebenaran atau kesalahan dalam suatu perbuatan sebelum dinyatakan melawan hukum.

Nah, mungkinkah dinyatakan suatu pelanggaran hukum tanpa ada norma dalam peraturan yang dilanggar?

Share tulisan ini ke teman-temanmu ya, supaya yang lain juga #JadiNgerti

Bimo Prasetio