Menyoal Legalitas Patungan Usaha Ustadz Yusuf Mansur

by Bimo Prasetio | Jun 29, 2014 | Berita

“Tindakan OJK yang telah memberikan edukasi dan juga pengarahan kepada Ustaz Yusuf Mansur ini patut diapresiasi. Dengan demikian, publik menjadi lebih awas dan juga melek hukum”

Bisnis Patungan Usaha (PU) Ustaz Yusuf Mansur sempat menjadi sorotan sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendalilkan adanya dugaan pelanggaran hukum oleh sang ustaz yang dikenal dengan ajakan sedekah ini.

Sebelum masuk dalam radar OJK, bisnis PU ini sempat diulas oleh salah satu majalah online, yang menurut saya menggiring pada opini bahwa PU ini merupakan suatu bentuk investasi yang harus mengantongi izin dari OJK dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bahkan ada pihak non-lembaga yudisial yang sudah terang-terangan mengklaim bisnis PU Ustaz Yusuf Mansur ini ilegal.

Waspada itu penting, karena bisnis investasi emas yang sudah mendapat “restu” dari MUI pun (red. GTIS) ternyata jadi kasus pidana juga. Namun, sebelum menyelam lebih jauh tentang isu pelanggaran hukum, dan tudingan yang tidak berdasar, ada baiknya kita kupas dahulu untuk tahu ‘dagingnya’, daripada sekedar makan ‘kulitnya’kan?

Gerakan Patungan Usaha

Ustaz YM (begitu beliau biasa disapa), memulai ajakan bergabung dengan PU melalui akun twitter-nya (@Yusuf_Mansur) dengan visi untuk membangun ekonomi bangsa Indonesia dengan basis umat. Ustaz YM meyakini, dengan kekuatan ekonomi berjamaah, maka dapat “membeli kembali Indonesia” dari cengkeraman asing.

Peserta dapat berpartisipasi dengan menyetorkan uang sebesar Rp1 atau 2 juta. Berjalannya waktu, nilai keikutsertaan ditingkatkan hingga Rp12juta/peserta. Dan dalam waktu 2 minggu terkumpul Rp800juta. Bahkan tidak sampai setahun sudah mencapai Rp24 Milyar. Padahal awal ketika menggulirkan ajakan ini, belum terbayang akan diapakan uang yang terkumpul. Wow!

Setelah itu, Sang Ustaz memutuskan untuk menggunakan dana patungan itu untuk membeli properti di dekat bandara Soekarno-Hatta, yang diproyeksikan sebagai Hotel bagi jamaah Haji dan Umroh. Ustaz YM menilai, para tamu Allah ini musti disediakan tempat yang lebih layak, ketimbang “keleleran” di bandara. Dan dimulai lah, perjalanan bisnis PU ini.

Menyadari keterbatasannya dalam bisnis, Ustaz YM mengundang beberapa pengelola hotel. Dan akhirnya pengelola Hotel Horison terpilih sebagai pihak yang akan diajak kerjasama sebagai operator pengelola hotel.

Dari perhitungan Ustaz YM dengan Hotel Horison, diperkirakan dapat memberikan bagi hasil hingga 8% kepada peserta PU nantinya. Dan jika ada kelebihan, maka kelebihan itu yang akan disedekahkan ke pesantren di Indonesia. Sampai di sini, tidak ada masalah yang timbul. Rencana pembangunan terus berjalan, peserta PU pun semakin bertambah.

Kerjasama Usaha PU dalam kacamata Perdata

Dari sekian banyak orang yang menjadi peserta PU, ternyata tidak seluruhnya memiliki niat ingin berinvestasi bisnis, beberapa mendonasikan sebagai investasi di akhirat dengan tujuan bersedekah (infak), wakaf atau zakat. Apalagi ketika tertulis penyetornya adalah Hamba Allah.

Jika dilihat dari bentuk kerjasama usaha sang ustaz ini, lebih mendekati pola Mudharabah. Menurut istilah fiqih, Mudharabah ialah akad perjanjian (kerjasama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dari konsep ini, Ustaz YM secara pribadi sebagai pengelola (mudharib) dan peserta PU sebagai pemilik modal. Kelebihan PU ini adalah, dengan dana sebesar Rp12 juta, keinginan kita untuk memiliki bagian dalam suatu bisnis hotel menjadi terwakili oleh Ustaz YM sebagai pengelola dana usaha.

Dengan nilai bagi hasil dari keuntungan hingga 8% tadi, itu merupakan nisbah yang ditentukan dalam akad. Dan proyek Hotel inilah yang menjadi objek dari kesepakatan kerjasama usaha bisnis PU. Perlu diingat dalam sistem syariah, Mudharabah diartikan sebagai prinsip profit-loss sharing, artinya, pembagian keuntungan tentu diberikan apabila tercapai keuntungan dalam kegiatan usaha. Sedangkan pembagian beban kerugian terhadap investor (jika terjadi kerugian) adalah sebesar nilai investasinya saja, selebihnya menjadi tanggung jawab pengelola.

Dari perspektif hukum perdata, jika dianalisis dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, maka dapat diuraikan:

1. Adanya kesepakatan antara peserta PU dengan Ustaz YM (secara pribadi);
2. Para pihak dalam kerjasama usaha PU ini harus cakap hukum;
3. Proyek Hotel sebagai objek perjanjian kerjasama usaha;
4. Kerjasama usaha di bidang hotel ini tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

 
Perlu diingat, perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis. Kesepakatan secara lisan pun sudah memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dapat dibuktikan. Dari sudut pandang ini, maka kerjasama usaha PU merupakan perikatan yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku. Dan juga, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, “Kesepakatan merupakan undang-undang bagi para pihak”. Sehingga semua pihak di luar para pihak yang membuat kesepakatan harus menghormatinya.

Sebagaimana diberitakan, tidak ada investor yang mengajukan tuntutan terhadap Ustaz YM, karena objek perjanjian ini sudah jelas, berupa bangunan hotel dan apartemen. Pembelian properti dimaksud menjadi salah satu indikator bahwa bisnis ini bukan seperti skema ponzi yang ternyata investasi bodong, yang ujung-ujungnya dari urusan perdata jadi pidana. Lalu kenapa investasi PU ini kemudian dinilai melanggar hukum atau ilegal?

Penawaran Umum melalui Website (?)

Persoalannya muncul ketika Sang Ustaz meluncurkan situs www.patunganusaha.com (yang kini sedang di-nonaktif-kan sementara). Dalam situs itu disebutkan informasi tentang latar belakang PU, rencana pengembangan PU, data peserta dan nilai bagi hasil yang diterima oleh peserta dari nilai keuntungan dari bisnis PU.

Pengumuman tentang gerakan PU inilah yang dinilai oleh OJK sebagai penawaran umum. Menurut anggota Dewan Komisioner bidang Pasar Modal OJK, Nurhaida, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, setiap penawaran umum dapat dilakukan setelah ada pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran oleh yang bersangkutan.

Ia menyebutkan, penghimpunan dana melalui penawaran umum merupakan kegiatan menghimpun dana masyarakat kepada 100 orang lebih, atau dibeli oleh 50 orang lebih.

Berdasarkan UU Pasar Modal (“UUPM”), khususnya diatur dalam Pasal 1 ayat (15) menjelaskan bahwa Penawaran Umum merupakan suatu kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Pendapat dari OJK tersebut tentunya tidak lepas dari penjelasan dari Pasal 1 ayat (15) UUPM, yang menjelaskan bahwa:

Penawaran Umum dalam angka ini meliputi penawaran Efek oleh Emiten yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu.

Sedangkan Pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa Efek merupakan surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Kontribusi kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Berdasarkan definisi yang tersebut di atas dapat diketahui bahwa karakteristik dari Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

1. Penawaran umum merupakan kegiatan Penawaran Efek;
2. Penawaran tersebut dilakukan oleh Emiten;
3. Objek yang diperdagangkan berupa efek;
4. Dilakukan kepada Masyarakat Luas.

 
Dari uraian di atas, secara jelas dan prinsip dasar dari UUPM dapat diketahui:

1. Objek/produk dalam Patungan Usaha oleh UYM bukan berupa Saham/Efek;
2. Objek/produk dalam Patungan Usaha oleh UYM bukan berupa produk finansial;
3. Kegiatan publikasi yang dilakukan merupakan pengumuman sebagai langkah transparansi dan bukan merupakan penawaran umum sifatnya maupun prinsipnya;
4. Gerakan Patungan Usaha bukan merupakan kegiatan jasa keuangan;
5. Gerakan Patungan Usaha memberikan konsep bagi hasil yang didasarkan dengan prinsip syari’ah (mudharabah).

 
Idealnya Berbadan Hukum

Di samping itu, OJK menyarankan agar Patungan Usaha dibuat dalam bentuk badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas (“PT”). Karenanya, berangkat dari dana yang didapat oleh Patungan Usaha berasal dari beberapa Pihak, maka merujuk pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan juga Pasal 1 ayat (22) UUPM, menyatakan bahwa:

“Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Dalam skema PU, kegiatan usaha dilakukan di dengan Ustaz YM secara pribadi. Memang suatu bisnis dapat dilakukan oleh individu secara pribadi, tidak harus berbadan hukum. Namun harus diperhatikan juga mengenai karakter badan usaha dalam mengelola suatu bisnis.

Karakter PT sebagai entitas bisnis memiliki beberapa kelebihan dalam suatu kegiatan usaha, dipandang dari sisi pertanggungjawaban dan good corporate governance. PT sebagai badan hukum merupakan subjek yang terpisah dengan pendirinya dan juga memiliki pemisahan harta dan tanggungjawab dengan pendirinya. Artinya, kekayaan dan tanggungjawab PT terpisah dari sang pendiri. Publik tentu akan menilai bisnis investasi PU ini akan lebih bonafide jika dikelola oleh suatu PT, dimana Ustaz YM terlibat di dalamnya.

Bagaimana dengan izin usaha dari PT itu nanti? Tentunya harus disesuaikan dengan maksud dan tujuan perseroan itu sendiri. Misalnya, dalam hal akan bertindak sebagai kontraktor, maka haruslah memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), dan sebagainya.

Tugas dan Pengawasan OJK

Di sisi lain, media seharusnya tidak lantas menuding OJK kecolongan karena tidak mengawasi perkembangan investasi PU oleh Ustaz YM. Karena sejatinya, Patungan Usaha belum menjadi bagian dari tugas pengawasan OJK jika belum menjadi perusahaan publik dan juga tidak ada pengaduan dari amsyarakat terhadap bisnis PU tersebut.

Merujuk pada tugas OJK yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan:

Pasal 5
OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pasal 6
OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Dari uraian di atas, terlihat gerakan PU bukan merupakan Jasa Keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaandan lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Jika kegiatan Patungan Usaha dinilai sebagai Lembaga Jasa Keuangan karena mengumpulkan dana di masyarakat, maka harus dicermati dahulu Pasal 1 ayat (10), menjelaskan mengenaiLembaga Jasa Keuangan Lainnya. Adapun tindakan OJK yang telah memberikan edukasi dan juga pengarahan kepada Ustaz Yusuf Mansur ini patut diapresiasi. Dengan demikian, publik menjadi lebih awas dan juga melek hukum.

Penyempurnaan PU

Dapat dipahami, apa yang dilakukan Ustaz YM melalui Patungan Usaha dibangun dari paradigma dasar bahwa untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (al-falah), dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (sharing economics) sehingga menimbulkan dan memberi manfaat kepada sesama.

Sebagaimana diberitakan, bisnis PU ini disarankan oleh OJK untuk menjadi perusahaan publik. Dalam hal,Gerakan Patungan Usaha akan bertransformasi menjadi Perusahaan Publik sebagaimana saran dari OJK, maka persyaratan yang harus dipenuhi haruslah merujuk pada ketentuan Peraturan OJK IX.A.1 tentang ketentuan umum pengajuan pernyataan pendaftaran dan IX.B.1 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran perusahaan publik.

Kasus serupa pernah ditempuh oleh Cipaganti, yang sebelumnya melakukan pengumpulan dana masyarakat melalui koperasi, yang kemudian menjadi perusahaan publik dan melepas 40% sahamnya kepada publik. Beberapa kelebihan menjadi perusahaan yang Go public adalah:

1. Perusahaan dapat meningkatkan Likuiditas dan memungkinkan para pendiri perusahaan untuk menikmati hasil yang mereka capai. Dan semakin banyak investor yang membeli saham tersebut, maka semakin banyak modal yang diterima perusahaan dari investor luar.
2. Para pendiri perusahaan dapat melakukan diversifikasi untuk mengurangi resiko portofolio mereka.
3. Memberi nilai suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat dinilai dari harga saham dikalikan dengan jumlah lembar saham yang dijual dipasaran.
4. Perusahaan dapat melakukan merger ataupun negosiasi dengan perusahaan lainnya dengan hanya menggunakan saham.
5. Meningkatkan potensi pasar. Banyak perusahaan yang merasa lebih mudah untuk memasarkan produk dan jasa mereka setelah menjadi perusahaan Go Public atau Tbk.

 
Sebagai saran dan masukan, niat baik dan juga pengembangan kerjasama secara syariah tentunya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan dari bisnis investasi Patungan Usaha agar lebih memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak.

Penyempurnaan dimaksud antara lain perlu dilakukan terhadap pemilihan badan hukum sebagai entitas bisnis, bentuk kerjasama investasi, akad dan pendokumentasiannya, agar diperhatikan tidak hanya dari sisi materiil saja, namun juga secara formil. Tak lupa izin usaha yang relevan dengan maksud dan tujuan perusahaan.