by Bimo Prasetio | Jan 4, 2016 | Berita
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Sekjen Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus (Himpuh) Anton Subekti mengatakan, banyak travel yang menawarkan harga murah dengan menggunakan sistem kongsi dan mendapatkan keuntungan berlipat dari sistem perekrutan jaringan calom jamaah umrah.
Jamaah Umrah | Photo Credit: Republika/Yogi Ardhi
”Banyak model bisnis biro perjalalan umrah sekarang menawarkan harga yang sangat murah untuk keberangkatan satu hingga dua tahun mendatang. Itu adalah salah satu sistem bisnis yang perlu ditelusuri karena ada indikasi permainan uang dan investasi yang tidak jelas,” kata Antondi Jakarta belum lama ini.
Dari segi penerapan hukum syariah dalam pelaksanaan ibadah umrah, anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis mengingatkan semua pihak, termasuk Kemenag untuk mengkaji kembali kebijakan dan sistem bisnis ini dalam pendangan syariah.
Ia pun meminta Kemenag untuk bersinergi dengan pihaknya bagaimana menjalankan proses keberangkatan ibadah umrah ini menjadi sesuatu yang bernilai ruhiyah bagi para jamaah dan juga memberikan kesadaran hukum secara syariah.
“Salah satu yang sangat perlu diperhatikan adalah akad antara penyelenggara ibadah umrah dan jamaah. Supaya jelas semuanya dan terhindar dari permasalahan seperti yang sekarang banyak terjadi,” katanya.
Terkait berbagai masalah yang kerap muncul dalam penyelenggaraan umrah, Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia (JPMI) terus menampung aduan dan keluhan dari masyarakat.
Sejumlah laporan terkait menunjukkan penyelenggaraan umrah dengan harga yang sangat murah berpotensi menimbulkan kerugian pada jamaah.
“Masih, sering terjadi wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan penyelenggara umrah terhadap jamaahnya. Karena itu, kami dari JPMI akan tetap membuka posko pengaduan jamaah,” ujar Ketua JPMI DKI Jaya Bimo Prasetio.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Kemenag Muhajir Yanis mengatakan, pihaknya akan terus menindak penyelenggara umrah yang menimbulkan kerugian kepada jamaah.
Bagi biro perjalanan umrah yang memiliki izin, kata Muhajir, bisa langsung diberikan sanksi jika mereka ketahuan merugikan jamaah. Misalnya, menelantarkan atau menunda keberangkatan.
Sedangkan, untuk biro perjalanan umrah yang nekat memberangkatkan tanpa memiliki izin, sambung dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk langsung melakukan tindak pidana.
Sumber: http://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/umrah/15/05/08/no19d1-hindari-akad-umrah-tak-sesuai-syariah
by Bimo Prasetio | Sep 9, 2015 | Berita
Jakarta, Sabtu (09/05), Karena diposting di sebuah fanspage media internasional, sepeda buatan Indonesia yang diberi merek “Gaza Bike” ramai diperbincangkan di media sosial. Postingan di akun Facebook Shehab News Agency dibuka oleh lebih dari 100.000 pengguna dan di-like tak urang dari 7.000 dan dikomen ratusan akun dari seluruh dunia.
Setelah dicari tahu, ternyata Gaza Bike adalah inisiatif dari pengusaha sepeda Rikzantara yang juga adalah pengurus Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia (JPMI) DKI Jaya. Rikza, panggilannya memberi label merek “Gaza Bike” sebagai bentuk kepedulian terhadap penindasan dan penjajahan di Gaza, Palestina. “Gaza Bike adalah nama sepeda yang melambangkan solidaritas dan kepedulian kita untuk Palestina,” jelas Rikza.
Sebagai upaya lanjutan, 2 sepeda pertama disumbangkan Rikza dan JPMI DKI Jaya kepada KNRP (Komite Nasional untuk Rakyat Palestina). Dana penjualan kemudian disumbangkan untuk membantu rakyat Palestina. Sepeda lainnya kemudian siap diproduksi massal dan dijual bebas, baik melalui jaringan KNRP maupun JPMI. Masyarakat pun bisa memesan langsung ke nomor 08111 780071 (Toko Sepedaku) dan 0822 991 90043 (Sekretariat JPMI) dengan harga Rp 3,5 juta dimana 30% akan disumbangkan langsung untuk bantuan ke Gaza, Palestina.
Dalam kesempatan lain, Ketua JPMI DKI Jaya Bimo Prasetio menyebutkan bahwa isu kemanusiaan, tidak hanya di Palestina, termasuk yang menjadi perhatian pengurus dan anggota JPMI DKI Jaya. Melalui berbagai cara, termasuk dengan upaya kreatif, JPMI DKI Jaya akan mengajak masyarakat Indonesia untuk peduli dan empati. “JPMI adalah jaringan pengusaha dan seluruh stakeholdersnya. Profit, people dan planet adalah perhatian kami. Termasuk aksi solidaritas untuk membantu penindasan atas kemanusiaan di manapun,” kata Bimo
Sumber: http://www.beritasumatera.com/1224-gaza-bike-sepeda-produksi-indonesia-kreasi-knrp-jpmi
by Bimo Prasetio | Sep 9, 2015 | Berita
SuaraJakarta.co, JAKARTA – Menyikapi kenaikan harga BBM jenis Premium dan Bio Solar yang mengalami kenaikan masing-masing Rp 500/ liter pada tanggal 28 Maret 2015, Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia (JPMI) berharap pemerintah bijak dan memperhatikan kepentingan rakyat banyak. “Kami mengkhawatirkan dampaknya pada masyarakat bawah yang sudah tertekan karena kenaikan biaya hidup akibat kenaikan BBM sebelumnya,” demikian Bimo Prasetio Ketua JPMI DKI Jakarta, Sabtu (28/3/15).
Pengumuman kenaikan harga BBM yang terkesan ‘diam-diam’ ini juga dikhawatirkan menimbulkan dampak sosial kepada masyarakat. Informasi yang tak segera sampai bisa membuat kesimpang-siuran di pasar, SPBU, dan pelaku usaha umumnya, terutama di sektor transportasi. Masyarakat bisa mempersepsi telah terjadi ketidakjujuran dalam penyebarluasan informasi oleh pemerintah disamping munculnya ketidakpercayaan antara konsumen, produsen dan distributor produk karena kesimpangsiuran dampak pada harga barang akibat kenaikan harga BBM. “Bisa terjadi miskomunikasi yang bisa membuat gejolak di masyarakat,” lanjut Bimo.
Dalam kesempatan terpisah Endy Kurniawan, Ketua Bidang Kemitraan dan Hubungan Antar Lembaga JPMI DKI Jaya menyampaikan masyarakat agar mulai terbiasa mengantisipasi fluktuasi harga BBM. Endy mengatakan “Sektor migas makin liberal. Semua diserahkan kepada mekanisme pasar. Sementara pelaku usaha dan masyarakat sebetulnya berharap stabilitas dan kepastian. Ini (harga BBM ditentukan pasar) tak nyaman untuk masyarakat. Mereka ingin pemerintah punya peran lebih besar (untuk mengendalikan harga)”
Ketika ditanya apa langkah yang disarankan JPMI sebagai payung organisasi pengusaha Muslim di Indonesia kepada masyarakat dan pelaku usaha, ia menyatakan agar masyarakat bijak dalam konsumsi dan makin serius berinvestasi. “Masyarakat harus makin minimalis dalam konsumsi dan serius berinvestasi. Untuk pelaku usaha, acuan nilai tukar rupiah yang makin liar dan BBM yang labil harus jadi konsideran dalam mengelola keuangan. Dalam jangka menengah, baiknya kurangi komponen impor,” lanjut Endy.
Seperti diketahui, harga BBM jenis premium dan solar mengalami naik-turun mulai 17 November 2014 (kenaikan Rp 2.000 per liter), turun Rp 900 per liter pada awal Januari 2015, kemudian turun Rp 200 per liter pada 19 Januari, sebelum akhirnya naik per liter sebesar Rp 500 pada 28 Maret. Pemerintah Jokowi menyerahkan harga BBM mengikut sepenuhnya pada harga minyak dunia dan akan mengevaluasi harga setiap 2 minggu. Sebelumnya pemerintah menyebut kenaikan mungkin terjadi pada 1 April 2015. Banyak pihak terkejut dengan kenaikan harga lebih cepat ini apalagi melihat secara makro Rupiah makin terpuruk dan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat dibawah 5%.
Sumber: http://suarajakarta.co/news/ekonomi/jpmi-pemerintah-harus-evaluasi-kebijakan-harga-bbm/
by Bimo Prasetio | Sep 9, 2015 | Berita
Sebagai langkah awal, Indonesia Halal Center (IHC) bersama Bank Syariah Mandiri (BSM) akan memfasilitasi sertifikasi halal bagi 50 UKM.
Rabu kemarin (17/12) Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia (JPMI) DKI Jaya menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) di Hotel SAHATI, Jakarta Selatan untuk mempersiapkan program kerja 2015. Ketua JPMI DKI Jaya, Bimo Prasetio, menyampaikan salah satu agenda prioritas JPMI DKI Jaya dalam periode 2014 – 2019, adalah advokasi mengenai industri halal.
Setelah menyelenggarakan seminar sosialisasi Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) beberapa waktu lalu, JPMI DKI Jaya menindaklanjuti dengan pendirian IHC bersinergi dengan berbagai pihak seperti Bapak Anton Apriyantono (mantan menteri Pertanian dan penggerak Komunitas Halal), Bapak Suswono (Mantan Menteri Pertanian), Bapak Riyanto Sofyan (Owner Hotel Sofyan), Bapak Amri Gunawan (Owner Rabbani) serta pengusaha lainnya.
Bak gayung bersambut, BSM pun siap menggandeng IHC dalam menjalankan programnya. Dalam pertemuan awal antara IHC dengan BSM, kerjasama akan dimulai dengan memfasilitasi sertifikasi halal bagi 50 UKM yang berada di kantin Wisma Mandiri.
JPMI DKI Jaya melihat kendala komunitas halal saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat adalah tersedianya produk halal itu sendiri. Seiring dengan tumbuhnya kesadaran amsyarakat akan produk halal, mereka mempertanyakan dimana mendapatkan produk yang terjamin kehalalannya. Hal ini mengingat produk yang tersebar saat ini tidak banyak yang memiliki jaminan halal.
Oleh karena itu, JPMI DKI Jaya berinisiatif untuk membuat kanal bisnis bagi industri halal melalui IHC. Secara institusi, IHC merupakan sayap terpisah dari JPMI DKI Jaya. Sehingga tidak ada hubungan struktural dalam kegiatannya nanti. Sebagaimana programnya, JPMI DKI Jaya akan menjadi salah satu elemen dalam mendukung kampanye halal.
Diharapkan IHC menjadi rujukan agenda bagi komunitas halal bahkan menjadi pusat kegiatan industri halal di Indonesia dan di dunia. “Dengan adanya kepastian produk halal dari sisi produsen, akan mempermudah konsumen dalam memilih produk halal,” jelas Lutfiel Hakim, Chairman IHC.
Tentang JPMI DKI Jaya
JPMI DKI Jaya adalah Organisasi kader pengusaha yang berstatus organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk melakukan Pembelaan kepada masyarakat, tidak berafiliasi ke partai politik manapun.
Revitalisasi JPMI DKI Jaya
v Suatu gerakan jihad di bidang ekonomi (iqtisodiyah)
v Perekat dari organisasi dan komunitas yang ada
v Menjadi jembatan antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat (konsumen)
v Advokasi terhadap isu-isu yang terkait kepentingan Pengusaha Muslim
Contact Person:
Bimo Prasetio, ketua JPMI DKI Jaya: 0811819051
Lutfiel Hakim, Chairman IHC: 081807528585, 081398421803
Sekretariat:
Plaza Kuningan, Menara Selatan, lantai 6 suite 602,
Jl. HR Rasuna Said, Kuningan,
Jakarta Selatan.
www.jpmi-jakarta.org
Email: info@jpmi-jakarta.org
Sumber: http://www.bekasimedia.com/jpmi-dki-jaya-bidani-kelahiran-indonesia-halal-center/
by Bimo Prasetio | Sep 9, 2015 | Berita
Jakarta, 19 Syawwal 1436/4 Agustus 2015 (MINA) – Maraknya berbagai kasus penipuan dan penelantaran terhadap jamaah umroh, Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia (JPMI) DKI Jaya membuka sarana pengaduan bagi seluruh pihak yang merasa dirugikan oleh travel umroh.
Menurut Ketua JPMI DKI Jaya, Bimo Prasetio, posko pengaduan terkait penipuan terkait umroh dibuka sejak Maret 2015.
“Untuk menindaklanjuti hasil diskusi JPMI TALKS dengan tema “Fenomena Umrah Murah” yang dihadiri pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan bisnis umroh, di antaranya Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Muhajirin Yanis, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifah, anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Kyai Cholil Nafis, dan perwakilan Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus (HIMPUH),” katanya.
“Kami membuka posko pengaduan di sekretariat kami untuk menginventarisir persoalannya, apakah dalam ranah wanprestasi karena ingkar janji layanan atau sudah masuk indikasi pidana,” kata Bimo kepada Mi’raj Islamic News Agency (MINA) di sela acara silaturahim dan halal bi halal bersama pengurus dan anggota JPMI DKI Jaya di Hotel Sahati, Jakarta Selatan, Selasa (4/8) sore.
Pengaduan jamaah umroh yang merasa dirugikan travel umroh dapat dilaporkan melalui layanan email atau telepon ke posko pengaduan di sekretariat JPMI DKI Jaya.
“Bagi masyarakat yang merasa tertipu penyelenggaran perjalanan umroh juga bisa menginformasikannya via email ke info@jpmi-jakarta.org. Nanti kami catat keluhan dan pengaduannya. Lalu kami bantu fasilitasi kepada pihak-pihak terkait,” ujar Bimo.
Bimo menyatakan, hingga kini, beberapa pengaduan sudah masuk ke email posko pengaduan merepresentasi para jamaah umroh yang merasa dirugikan baik dari ingkar janji layanan, kasus perdata, hingga sudah masuk indikasi pidana.
Saat ini JPMI DKI Jaya berkordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan bisnis umroh. Mulai dari Kementrian Agama, asosiasi travel umroh hingga institusi pemerintah terkait penegakan hukum (Kepolisian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, OJK).
JPMI DKI Jaya mencermati, bisnis umroh memiliki market besar di Indonesia, sekitar 100 juta orang per tahun. Banyak “cara” yang digunakan oleh travel Haji dan Umroh untuk menawarkan harga paket umroh murah namun sebagai kedok untuk tujuan lain, misalnya money game.
Oleh karena itu, advokasi terhadap hal tersebut diharapkan akan meningkatkan pelayanan bisnis travel umroh, menertibkan oknum dan travel umroh nakal. Pada akhirnya sebagai upaya perlindungan konsumen.
Dalam hal ini, JPMI berupaya menjadi jembatan antara jamaah, pengusaha travel umroh dan pemerintah dalam berbagai forum dan media. Di mana tujuannya agar perbaikan dalam bisnis penyelenggaran umroh itu dapat menguntungkan jamaah agar mendapatkan kualitas terbaik dengan harga terbaik. Di sisi lain, masyarakat akan semakin melek untuk dapat mengetahui cara memilih travel haji dan umroh yang baik.
Sementara dari sisi pengusaha, penyelenggara perjalanan umroh dapat menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan. Lebih jauh, pemerintah dapat membantu kendala yang dihadapi oleh pengusaha travel umroh dalam proses perijinannya.
JPMI didirikan pada 15 Oktober 2001, sebagai organisasi kader pengusaha yang berstatus organisasi kemasyarakatan. JPMI dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pembelaan kepada masyarakat dan tidak berafiliasi pada partai mana pun.
JPMI yang saat ini dipimpin Valentino Dinsi mempunyai perwakilan di beberapa daerah seperti DKI, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, dan Jawa Barat.(L/R05/P2)
Sumber: http://mirajnews.com/id/indonesia/jpmi-dki-jaya-buka-posko-pengaduan-terkait-kasus-penipuan-travel-umroh/
