PHK seringkali menjadi penyebab timbulnya perselisihan hubungan industrial. Perselisihan tersebut bisa terjadi karena adanya perbendaan pendapat mengenai alasan PHK hingga jumlah pesangon yang akan diterima.
Seperti PHK yang dialami oleh seorang Lansia di Surabaya, ia di PHK oleh perusahaannya dengan alasan ia telah memasuki usia pensiun. Lansia tersebut juga telah menerima pesangon sebesar Rp4.300.000,00 dari perusahaan.
Namun kemudian diketahui Lansia tersebut tidak terima dengan jumlah pesangon yang ia terima sehingga timbul perselisihan diantara Lansia tersebut dengan perusahaannya. Perselisihan berlanjut hingga Lansia tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Fakta persidangan mengungkapkan bahwa sebenarnya Lansia tersebut bersedia di PHK, namun ia keberatan kalau hanya diberikan pesangon sebesar Rp4.300.000,00.
Pihak perusahaan disisi lain sebagai ergugat mendalilkan bahwa awalnya PHK tersebut berawal dari keinginan Penggugat sendiri yang ingin mengundurkan diri dengan menerima uang pisah dengan jumlah tersebut. Namun, setelah menerima uang tersebut Penggugat malah tidak bersedia membuat surat penguduran diri sebagaimana yang dijanjikan.
Majelis hakim menyimpulkan pada intinya bahwa Penggugat telah menerima kompensasi PHK dari Tergugat dan hingga sampai gugatan diajukan, kompensasi tersebut ternyata tidak dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat.
Atas dasar hal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan PHK dianggap telah selesai sejak diterimanya kompensasi PHK dari Tergugat kepada Penggugat.
Pertimbangan tersebut didasarkan pada Yurisprudensi MA Nomor 75K/Pdt.Sus/2011 dan Putusan MA Nomor 237/Pdt.Sus/2012 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum berupa penerimaan kompensasi PHK adalah salah satu wujud kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan PHK.
Share tulisan inii agar yang lain juga #JadiNgerti
0 Comments