Menggelitik ketika saya membaca artikel ini http://m.hukumonline.com/
Disebutkan bahwa advokat juga termasuk jasa yang harus disertifikasi halal. Tentu hal ini membuat para advokat mengernyitkan dahi, apa iya begitu pemahamannya?
Kita nikmati dulu secangkir teh manis hangat sambil menemani diskusi ini. Apa iya, kita, advokat terlalu manis dan lezat sehingga harus bersertifikasi halal :)
Sebelum masuk ke soal kewajiban advokat bersertifikasi halal, harus dipisahkan dulu pemahaman tentang advokat syariah dan advokat spesialis hukum Islam.
Pertama soal apakah advokat adalah jasa yang harus disertifikasi halal karena termasuk domain UU Jaminan Produk Halal (UU JPH). Lalu apakah advokat syariah merupakan para Sarjana Hukum Islam yang memang memiliki gelar tersebut yang kemudian harus bersertifikasi halal? Atau malah spesialisasi bidang hukum syariah yang sampai saat ini tidak ada kekhususan sertifikasi profesi tersebut.
Perlu menilik kembali pada definisi produk, baik barang dan jasa yang menjadi domain UU JPH.
UU JPH secara prinsip mengatur tentang produk yang memasuki, bersirkulasi dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, wajib memiliki sertifikat halal.
Sedangkan definisi dari produk tersebut adalah barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologis, produk rekayasa genetik dan barang-barang yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh publik. Lebih lanjut disebutkan, produk halal adalah produk yang telah dideklarasikan halal menurut syariah Islam.
Jika merujuk pada definisi tersebut jasa advokat tidak termasuk di dalamnya. Lebih jauh, jika dipaksakan, maka akan ada kendala teknis dalam pemenuhan persyaratannya. Belum lagi, adanya kewajiban pencantuman sertifikasi halal pada produk. Apakah maksudnya seperti pencantuman label ISO di website, kartu nama atau media yang dimiliki oleh suatu kantor hukum.
Hingga saat ini pun BPJPH belum ada. Dan PP terkait tipe produk halal belum diterbitkan. Sehingga sangat prematur sekali kalau disampaikan adanya kewajiban sertifikasi halal bagi advokat.
Point pengaturan UU JPH pernah saya tulis di http://m.hukumonline.com/
Suatu norma yang ditulis (lex scripta) ditujukan untuk memberikan kepastian hukum. Namun perlu diingat, tidak boleh dilakukan suatu penafsiran di luar dari ketentuan yang telah ditulis (lex certa). Hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tentunya akan menyulitkan penegakan hukumnya.
@Bprasetio
Konsultan hukum
SMART Legal Network
www.smartcolaw.co.id
www.bplawyers.co.id
www.yayasanbpl.org
0 Comments